Tolak Kenaikan BBM

Pada tanggal 12 Mei 2008 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (KOHATI)Cabang Makassar Timur melakukan aksi damai tolak kenaikan BBM.Aksi tersebut diikuti sekitar 200 orang kader HMI Cab.Maktim, aksi dimulai dari pintu 1 UNHAS kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD SUL-SEL.
Aksi damai tersebut dilatarbelakangi oleh persoalan keterpurukan multidimensional yang dialami bangsa ini adalah sebuah bukti dari ketidakberhasilan pemerintah kita dalam menata pemerintahan yang berkeadilan. Tentunya tidak terlepas pula dari intervensi yang sangat besar yang dilakukan oleh negara-negara kapitalisme dalam menguasai aset-aset dan sumberdaya yang dimiliki bangsa ini.
Intervensi negara-negara kapitalisme yang begitu besar membuat seluruh kebijakan pemerintah SBY-JK hari ini sangat tidak populis dan membuat begitu banyak beban penderitaan rakyat yang harus mereka tanggung sendiri. Ironis untuk sebuah bangsa yang memiliki sumberdaya alam melimpah ruah,rakyatnya harus mati kelaparan karena ketidakterjangkauan terhadap hak-hak dasar.
BBM sebagai jantung kehidupan bangsa ini menjadi sebuah barang yang langka dan mahal untuk dijangkau oleh rakyat Indonesia. Terlepas dari segala bentuk hegemoni, kapitalisasi dan spekulasi para politisi busuk yang terjadi hari ini, sebuah pertanyaan besar kita ajukan terhadap pemimpin negara hari ini terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam mengemban amanah rakyat !!!
Sebuah kerangka gagasan, ide dan pemikiran yang katanya pro terhadap nasib rakyat toh ternyata hanya sebuah jualan politik untuk mendorong segala kebijakan yang hanya menguntungkan aktor-aktor politik dan perusahaan-perusahaan multinasional untuk menjadi sebuah kendaraan politik dan lagi-lagi derita rakyat dan kemiskinan semakin sulit lenyap dari bangsa ini.
Untuk itu, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)dan Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Makassar Timur dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan sikap dengan mengajukan poin tuntutan sebagai berikut :
1. Menolak kenaikan harga BBM
2. Nasionalisasi terhadap aset-aset nasional yang hari ini dimonopoli oleh pihak
asing.
3. Menuntut pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap harga bahan-bahan pokok.
4. Tolak bantuan langsung tunai (BLT)
5. Indonesia harus keluar dari OPEC
Sebuah harapan dan cita-cita akan terciptanya kehidupan yang adil dan makmur adalah tuntutan yang diajukan terhadap pemerintah.